Lingga (Media Center) – Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 resmi dibuka oleh Gubernur Kepri. Acara yang digelar di Hotel CK Tanjungpinang ini dihadiri oleh Wakil Gubernur dan Setda Provinsi Kepri, Bupati dan Walikota serta Sekretaris Daerah se-Kepri, Anggota DPRD Tk.1 serta para Kepala OPD dan tokoh masyarakat Kepulauan Riau dari berbagai daerah.
Agar tepat sasaran, maka para peserta dan seluruh OPD yang hadir, dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing disesuaikan dengan domain yang akan dibahas.
Khusus untuk kelompok 1 yang membahas mengenai Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin oleh Kepala Biro Pembangungan, terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertamanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dalam Musrenbang ini disampaikan rekapitulasi usulan masing-masing Kab/Kota yang telah diakomodir oleh Pemprov Kepri sesuai dengan kekuatan anggaran yang ada.
Jika ada hal-hal yang prinsipil dan sifatnya urgensi, yang belum terakomodir, maka di forum ini lah kesempatan terakhir untuk memperjuangkannya
Secara konfrehensif isu-isu strategis masing-masing Kab/Kota hampir sama, yakni berkaitan dengan pelayanan dasar tentang minimnya fasilitas infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, listrik, kawasan kumuh yang berada di bibir pantai, perumahan dan pemukiman warga yang perlu sentuhan rehabilitasi.
Saat ini masing-masing Kab/Kota di Kepulauan Riau mengalami masalah utama yakni ketersediaan air bersih, yang paling krusial adalah krisis air di Bintan. Untuk itu demi tersedianya stok air, masing-masing Bupati dan Walikota memperhatikan setiap kebijakan, kegiatan, serta proyek yang benar-benar ramah lingkungan dan memperhatikan tata ruang dalam master plan pembangunan ke depannya
Maka dari itulah, Bupati Lingga, Alias Wello tidak setuju dengan perkebunan sawit, karna tanaman ini rakus akan air, hal ini mengakibatkan ketersediaan air tanah bisa terkuras habis, yang akhirnya berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.
Beliau menambahkan, untuk itu kawasan hutan lindung yang merupakan daerah penyangga dan resapan air, haruslah benar-benar dijaga dan steril dari berbagai kepentingan, untuk hajat hidup msyarakat sehingga stok air kita tetap tersedia.
Berbagai argumentasi dan usulan yang diperjuangkan oleh masing-masing Kab/Kota pada akhirnya kandas dikarenakan keterbatasan anggaran. Untuk itu hal-hal yang sifatnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, akan diusulkan masuk kedalam usulan APBN.
Untuk Kepri, masalah jaringan internet yang masih belum merata, akses yang belum optimal, tower yang masih banyak yang belum berdiri, menjadi masalah utama dalam Komunikasi dan Informatika.
Menanggapi problematika komunikasi dan informatika, Bupati Lingga menyampaikan gagasannya, “Bahwasannya, untuk mengantisipasi degradasi moral siswa-siswi saat ini yang cenderung menghabiskan waktu dengan dunia maya, mulai sekarang sudah mulai dipikirkan langkah tegas. Kalau perlu dengan Surat Keputusan Bupati, agar siswa-siswi yang pergi ke sekolah tidak menggunakan smartphone. Jadi cukup dengan HP biasa saja untuk fasilitas berkomunikasi, sehingga anak didik bisa dikawal sedini mungkin.”
Kemudian pada kesempatan yang sama, Kabag Kominfo dan Humas Pemkab Lingga menambahkan bahwa, pihak sekolah hendaknya menyediakan akses internet, serta fasilitas untuk siswa-siswi mendownload data-data yang diperlukan untuk pembelajarannya di perpustakaan dan laboratorium komputer. (MC)
