Pemkab Lingga Terima Penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI

Diposting pada

Lingga (Media Center) – Atas keberhasilan Pemkab Lingga dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018 yang lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia melaui Kantor Wilayah Dijren Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan piagam penghargaan pada Kamis (31/10/2019) sore.

Bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Lingga, piagam tersebut diterima oleh Wakil Bupati Lingga yang didampingi oleh Asisten 1 beserta Asisten 3 dan Staf Ahli Pemkab Lingga. Tampak pula hadir para kepala OPD, dan ketua GOW Kabupaten Lingga.

Dalam suasana hangat kekeluargaan, M.Nizar selaku Wakil Bupati Lingga yang mewakili Bupati Lingga mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri Teguh Dwi Nugroho beserta rombongan ke Kabupaten Lingga untuk pertamakalinya.

Beliau juga mengucapkan terimakasih kepada semua OPD di Kabupaten Lingga yang telah bekerja keras, berjibaku dan bersinergi, terutama untuk bidang akuntansi BPKAD untuk mewujudkan capaian WTP tersebut.

“Alhamdulillah ini merupakan kedua kalinya Pemkab Lingga memperoleh opini WTP hingga 4 tahun kami menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lingga, sungguh merupakan prestasi luar biasa yang patut diapresiasi, terutama atas kerja keras saudara-saudara dari OPD untuk menyampaikan laporan keuangan yang baik,” kata beliau.

Atas capaian tersebut, di tahun pertama WTP, Pemkab Lingga memperoleh tambahan dana dari Pemerintah Pusat sebesar 14 Milyar. Untuk itu, beliau berharap kucuran dana tersebut bisa bertambah, seiring meningkatnya pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang baik.

“Ini menjadi motivasi bagi kami, dengan mendapat WTP, dan mempertahankannya mudah-mudahan dapat menambah pundi-pundi anggaran kita di tahun-tahun mendatang.

Pada kesempatan itu, beliau pun menyampaikan kepada Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri, bahwasannya Pemkab Lingga selalu berupaya untuk menyiapkan APBD agar senantiasa tepat pada waktunya, yakni tidak lebih dari bulan November. “Alhamdulillah, selama kami menjabat, belum pernah terlewat hingga Desember,” ujarnya.

Ia berharap, dengan capaian ini akan menjadi cambuk bagi Kabupaten Lingga untuk lebih baik kedepannya.

Senada dengan Wakil Bupati Lingga, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri pun menyampaikan hal yang sama. Beliau mengucapkan selamat atas capaian kinerja Pemkab Lingga yang telah meraih opini tertinggi dari BPK dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2018 lalu.

Ia berharap, kedepan agar bisa semakin baik, serta dapat mempertahankan opini ini. Beliau menyebutkan bahwa capaian itu merupakan wujud dari kerja keras dan sinergi dari seluruh jajaran Pemkab lingga dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dengan berbagai indikator tertentu. Mulai dari ‌kecukupan pengungkapan, ‌kepatuhan terhadap undang-undang, ‌efektifitas pengendalian pemerintah, hingga ‌laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar pemerintah.

Untuk itu beliau mengapresiasi pencapaian ini, sebagai bukti dan komitmen Pemkab Lingga terhadap tata kelola keuangan daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pemerintah daerah.

“Namun demikian, saya menyampaikan bahwa pencapaian opini WTP bukanlah tujuan akhir dari segalanya, tetapi hendaknya memiliki korelasi positif terhadap kinerja daerah. Laporan keuangan yang telah disusun baik, hendaklah menjadi feedback untuk kedepan yang lebih baik,” kata Teguh.

Beliau pun berpesan, agar Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan kualitas sistem informasi pemerintah daerah, terutama terkait keuangan. Menurutnya, informasi yang real time, bisa menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan.

“LSKP dan LKPK ini adalah salah satu kontribusi kami demi mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dan juga bisa menjadi acuan penyusunan,” kata beliau.

Ia pun berharap agar kerjasama yang selama ini terjalin, akan terus berlanjut semakin baik.

Diakhir pertemuan tersebut, Wakil Bupati Lingga besama Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri melakukan penandatanganan MoU Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, yang dilanjutkan dengan penyerahan Piagam dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. (RS)

Tinggalkan Balasan