Lingga (Media Center) – Pemerintah Kabupaten Lingga sigap dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran penularan covid-19 di Kabupaten Lingga.Tak ingin terulang atas molanjaknya peningkatan covid-19 seperti beberapa waktu lalu, Bupati Lingga gelar rapat koordinasi percepatan vaksinasi bersama Gubernur Kepulauan Riau yang juga di dampingi istrinya yang juga merupakan Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah Dabo Singkep (15/06/2021).
Selain hadir Gubernur Kepri, Hadir juga Kapolda Kepri, Danrem, Danlantamal IV Tanjungpinang, Danlanud, Pimpinan DPRD Lingga, Kepala Kejaksaan, PLT Kadis Kesehatan, BPBD Kabupaten Lingga serta beberapa instansi terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersyukur jumlah aktif kasus covid-19 di Kepulauan Riau terus mengalami penurunan khususnya di Kabupaten Lingga.
“Kita bersyukur, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari kesadaran diri dari seluruh masyarakat, dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan” ujar Gubernur Kepri.
Gubernur Kepri menegaskan, wilayah Kepri akan menerapkan test genose di setiap wilayah Kepri kepada masyarakat yang akan melakukan keberangkatan.
Sejalan dengan ini, Gubernur Kepri juga menghimbau agar vaksinasi lebih banyak diterapkan di seluruh wilayah Kepulauan Riau dengan target masing-masing daerah 70%.
“Saya apresiasi juga dengan Pak Bupati dan seluruh jajaran forkompinda, yang telah ikut berupaya keras menangani kasus covid-19 ini, mulai dari himbauan menerapkan protokol kesehatan hingga dari Polda juga telah menjalankan program Nasi Kapau (vaksinasi jangkau pulau) yang telah dilaunching perdana di Kabupaten Lingga” sebut Ansar Ahmad.
Beliau juga mengatakan bahwa hal ini adalah tugas bersama yang harus dilakukan bergotong royong, bagaimana kita harus bahu membahu memberantas covid-19 dari Kepulauan Riau agar segera berlalu dengan mensukseskan program vaksinasi ini.
Diakhir statementnya, gubernur Kepri menegaskan bahwa untuk seluruh jajaran PNS, PTT serta THL diwajibkan mengikuti vaksin dan segera mendaftarkan diri sebagai peserta vaksin.
“Jadi semuanya wajib vaksin, jika ada PNS yang tidak mengikuti vaksin maka tunjangan daerahnya tidak akan dibayar, sedangkan PTT dan THL tidak akan dibayarkan gajinya” imbuhnya tegas. (SMI)
