Lingga, Media Center – Wakil Bupati bersama jajaran staf pemerintahan Kabupaten Lingga menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai bentuk kepedulian dan sambung rasa, di aula Kantor Bupati Lingga, Selasa (17/6).
Rapat koordinasi dengan THL usai upacara 17 Hari Bulan tersebut, merupakan wujud kebersamaan dan kepedulian antara bawahan dan atasan di masing-masing kantor dan dinas di Lingkungan Pemkab Lingga.
Wakil Bupati Lingga Drs Abu Hasyim mengatakan, pertemuan yang untuk pertama kalinya diselenggarakan tersebut, selain menampung aspirasi, Pemerintah juga menampung sarankan serta mencarikan solusi dari keluhan para THL.
Keterlambatan gaji adalah Salah satu catatan dari keluhan yang disampaikan para THL pada pertemuan tersebut, dan menurut Abu Hasim, harus segera pemerintah atasi.
“Kita juga memberi motivasi terhadap para THL, agar semakin giat dalam melaksanakan tugas mereka, disamping itu juga, kita memberi kenyaman bagi mereka,”ungkapnya yang telah dapat mendengar secara langsung keluhan para THL.
Beliau mengatakan, walaupun mereka Pegawai THL, namun perbedaan mereka bukan semata kebijakan dari pemerintah, namun kebijakan dari masing-masing dinas. Sehingga pemerintah harus mencarikan solusi terhadap THL yang ada.
Menurut hemat Abu Hasyim, mungkin selama ini sejumlah THL tidak berani untuk menyampaikan hal tersebut terhadap atasan mereka, jadi dalam pertemuan tersebut kita juga saling berbagi, jelasnya.
“Berbagi dan memberi penjelasan bagi mereka. Memang kita akui perlakuan setiap dinas untuk THL, berbeda-beda, tergantung dinas masing,” ungkapnya.
Apa yang menjadi keluhan dan masukan yang diutarakan oleh para THL tersebut menjadi bahan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dan mencarikan solusi. Namun yang menjadi catatan penting, kata Abu Hasyim dari keluhan mereka hanya masalah keterlambatan gaji. “Kedepan hal itu akan menjadi fokus utama kita, dan kita juga akan mencarikan solusi atas keluhan mereka,” imbuhnya.
Beliau berharap, pertemuan yang sangat baik dan efektif tersebut dapat menjadi agenda pemerintah kedepan, dan hal tersebut dapat bisa dilaksanakan minimal satu atau dua kali dalam satu tahun. (MC Kab. Lingga)
