Lingga (Media Center) – Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga menggelar Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia di ruang rapat Kantor Bupati Lingga (14/11/2019).
Acara ini dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Yusrizal. Dalam arahannya, beliau menyampaikan kepada peserta untuk memaksimalkan forum diskusi ini, sehingga bisa menginventarisir sekaligus menemukan solusi terhadap berbagai hambatan dalam dunia pendidikan.
Sementara Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian PPN/BAPPENAS yang diwakili oleh Kasubbid PAUD dan Diknas Sularsono, SP. Menyampaikan bahwa tujuan diadakan FGD ini adalah dalam rangka mengamati secara langsung turun ke daerah melihat perkembangan pelaksanaan pendidikan.
Dalam presentasi beliau dengan judul “Pemantauan Tematik Bidang Pendidikan Sekolah di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), karakteristik daerah ini hampir sama dengan daerah 3T. Ada beberapa poin yang mendapat perhatian dari pusat, yakni berkaitan dengan masalah fisik, yakni akses sekolah, kondisi sarana dan prasarana, bidang akademik yakni proses belajar mengajar dan rata-rata nilai kompetensi, bidang SDM tentang kesejahteraan dan kualitas guru dan kondisi siswa, serta pendanaan, yakni tentang penyaluran dan pemanfaatan BOP, BOS dan bantuan lainnya.
Ia berharap, hasil dari kegiatan ini melahirkan rekomendasi positif untuk percepatan pembangunan dalam bidang pendidikan kedepannya.
Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Junaidi Adjam dengan antusias mempresentasikan “Kondisi Pelaksanaan Pendidikan Kabupaten Lingga”. Beliau membagikan dalam empat kategori berdasarkan geografis tentang status sekolah, yakni kategori kota, pesisir, pulau dan daerah khusus dengan memiliki konsekuensi terhadap tunjangan yang akan diterima guru dan pemberlakuan penerapan kurikulum.
Berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan dipaparkan Junaidi, yakni masih tingginya angka anak usia sekolah yang tidak mengenyam bangku sekolah, rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan, rendahnya aksesbilitas layanan pendidikan, rendahnya kualitas layanan pendidikan dan kondisi geografi.
Dalam hal ini, ada yang bisa dilalui transportasi darat dan ada yang hanya tidak bisa. Sedangkan untuk transportasi laut, ada yang bisa dilalui oleh transportasi reguler dan ada yang tidak bisa.
Pemaparan yang sangat rinci dan sistematik ini diharapkan dapat dilihat langsung oleh pusat melalui BAPENAS, sehingga mendapatakan sentuhan skala prioritas untuk bantuan, guna memenuhi delapan standar pelayanan dalam bidang pendidikan.
Diskusi ini berjalan secara interaktif, sehingga banyak masukan-masukan positif yang diterima peserta diskusi.
Hadir dalam acara ini perwakilan OPD terkait, Dewan Pendidikan, Ketua PGRI, Korwil Kecamatan, Korwas, Kepala Sekolah, Pejabat Eselon 3 dan 4, serta Bappeda Provinsi Kepri. (MC)
