Foto: Bupati Laporan Kerja Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2014 kepada ketua DPRD Lingga, Senin (4/5). Istimewa
Lingga, MC – Bupati Lingga sampaikan laporan kerja pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2014 dalam rapat paripurna bersama jajaran legislatif di ruang aula kantor DPRD Lingga, Senin (4/5).
Dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan APBD tahun 2014 lalu, Bupati Lingga H Daria mengungkapkan, bahwa dari APBD yang berhasil direalisasi, telah digunakan untuk menjalankan program kerja pemerintah daerah terutama pengentasan kemiskinan.
Bupati menjelaskan, meskipun terjadi permasalahan pada realisasi anggaran tahun 2014 lalu akibat tidak cairnya dana alokasi khusus (DAK) dari pusat, sehingga menyebabkan kondisi keungan defisit. Kendati begitu, pemerintah tetap memaksimalkan anggaran yang ada untuk menjalankan sebagian besar program kegiatan yang telah disusun.
Semantara itu, beberapa fraksi di tubuh DPRD kabupaten Lingga turut memberikan tanggapan didalam rapat paripuna LKPJ tahun 2014 tersebut. Seperti pandangan Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang diwakili oleh Sui Hiok menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemkab tahun lalu.
Sui Hiok mengatakan, meski pemerintah Kabupaten Lingga kehilangan sebagian besar DAK akibat defisit yang berawal dari pemerintah pusat, namun untuk pengentasan kemiskinan, pemkab telah memberikan perhatian yang cukup baik. Kepedulian tersebut membuat angka kemiskinan di Kabupaten Lingga terbilang menurun.
Dia berharap, perhatian pemerintah daerah terhadap rakyat tersebut tetap berjalan baik, dan angka yang telah disusun dalam APBD tahun 2015 kali ini benar-benar valid, tanpa ada rekayasa atau manipulasi angka.
Diruang rapat yang sama, Fraksi Partai Kesejahteraan Bangsa (PKB) yang diwakili Zakaria, juga turut mengapresiasi kinerja pemkab tahun lalu. Namun, dengan kondisi defisit tersebut, memaksa pemkab menyelesaikan pembayaran hutang yang tak sedikit ditahun ini.
Bahkan, akibat kondisi tersebut SKPD harus memengakas 65 persen anggaran kegiatan tahun 2015. Akibatnya, para tenaga harian lepas (THL) dari banyak SKPD terancam dibehentikan.
Selain itu, kebijakan pusat yang membuat aturan pelarangan penambangan timah rakyat dan beberapa aturan penangkapan ikan membuat sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lingga kehilangan lapangan pekerjaan.
Zakaria mewakili fraksi PKB meminta pemerintah eksekutif bersama seluruh komponen pelayan masyarakat, mencarikan solusi terkait dampak yang akan memicu tumbuh besarnya jumlah masyarakat dibawah garis kemiskinan. (MC Lingga)
