Pemkab Lingga Gelar FGD Bahas Integrasi Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan

Diposting pada

Lingga (Media Center) – Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019, Pemkab Lingga melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menggelar Focus Group Discussion membahas rencana Pemkab Lingga, untuk melakukan Integrasi Sistem Perencanaan ke dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, acara yang dilaksanakan di Aula Hotel Harmoni Batam pada Jum’at (23/08/2019) ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Setda Lingga, para Staf Ahli dan Staf Khusus Setda Lingga, para Kepala OPD, Kepala Bagian, para Camat, dan seluruh perwakilan dari setiap OPD.

Dalam acara tersebut, hadir seorang nara sumber utama terkait Integrasi Sistem Perencanaan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Dr.H.Dadang Suwanda, SE, M.M., M.Ak., Ak, CA., yang merupakan Dosen IPDN dengan spesifikasi pada bidang Keuangan, Audit dan Akuntansi Pemerintahan Daerah. Selain itu juga hadir Dr. Sampara Lukman, MA., Direktur Program Pasca Sarjana IPDN ; Dr.Ali Hanafiah Muhi, MP., Wakil Direktur II Program Pasca Sarjana IPDN; serta dua orang staf yakni Yudi Prihanto Santoso, SE., dan Ir.Febriansyah.

Dalam sambutannya, Sekda Lingga menyampaikan terimakasih atas kesediaan hadir oleh para Nara Sumber dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait penyelesaian berbagai permasalahan di daerah.

Menurut beliau, Bupati Lingga selalu berusaha mencari jalan keluar terkait masalah ini, hingga pada akhirnya saat ini beliau sudah menemukan tempat untuk berlabuh, bertukar pikiran dan menggali referensi untuk masalah pemerintahan melalui IPDN.

Beliau berharap, melalui kegiatan ini, kedepannya diharapkan setiap OPD di Pemkab Lingga bisa terus saling berkoordinasi untuk setiap penyelesaian masalah dan untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya sebelum masuk ke sesi pemaparan dan diskusi, terlebih dahulu dibuka oleh moderator yang dalam hal ini diambil alih oleh Asisten Pemerintahan Setda Lingga.

Memasuki sesi diskusi dan pemaparan oleh nara sumber utama, yakni Dr. Dadang  Suwanda, beliau banyak menjelaskan mengenai problematika yang kerap dihadapi oleh pemerintah daerah, baik itu permasalahan tertib administrasi, masalah ranah hukum yang menyangkut pemerintahan, hingga  masalah pelayanan publik.

Pada kesempatan itu, beliau juga banyak mengungkapkan mengenai strategi-strategi penyelesaian berbagai problema yang kerap dihadapi pemerintah yang telah beliau tuangkan idenya dalam bentuk buku, diantaranya adalah strategi mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda, Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan lain sebagainya.

Menurut beliau, untuk menuju ke arah pemerintahan yang baik seperti yang dicita-citakan bersama, ada beberapa hal yang harus diperbaiki yakni perbaikan terhadap Struktur Kelembagaan, Aturan, Perencanaan, Keuangan, SDM, hingga melakukan Pengawasan.

Dari kesemua hal tersebut, dibuat skala prioritas, sehingga diketahui yang mana yang paling bermasalah sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan harus diutamakan.

Dalam diskusi ini, beliau banyak mengarahkan perubahan paradigma dan wawasan berpikir agar pemerintah, yang dalam hal ini Pemkab Lingga bisa terbuka cara pandangnya untuk dan menyikapi permasalah menjadi peluang yang menguntungkan bagi daerah.

Selanjutnya, menjelang tutup sesi pertama diskusi tersebut, menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh nara sumber, Asisten Pemerintahan selaku moderator memperoleh beberapa kesimpulan diantaranya yakni masih banyak yang perlu di benahi oleh Pemkab Lingga, banyak permasalahan yang belum diselesaikan, belum dibuat, bahkan ada juga yang belum direncanakan.

Selain itu, beliau juga menangkap sebuah kesimpulan bahwa masih banyak permasalah-permasalahan di pemerintahan, terutama di pemerintahan desa yang perlu dibenahi.

“Maka dari itu, saya sendiri, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabag Pemerintahan, dan Camat dalam waktu dekat akan membahas mengenai hal itu, agak tidak terjadi penumpukan dan berlarut-larut. Karena desa adalah miniatur pemerintah kita sendiri,” ujar beliau.

Kemudian untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik kedepan, Pemerintah Kabupaten Lingga terlebih dahulu haruslah melakukan perbaikan dan penertiban terhadap ragam administrasi baru melakukan langkah-langkah selanjutnya.

Kemudian beliau juga menekankan agar pemerintah Kabupaten Lingga lebih berhati-hati, dan tidak melaksanakan pembangunan dalam bentuk apapun jika hal tersebut tidak direncanakan dan bukan merupakan bagian dari wewenang dari pemerintah daerah.

Dan dalam hal ini, pemerintah daerah haruslah menyiapkan pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban keuangan, maupun pertanggungjawaban kinerja.

Kemudian pada sesi kedua, fokus diskusi dikhususkan kepada pembahasan tata cara penggunaan dan cara kerja berbagai sistem informasi yang telah dimiliki IPDN untuk pengelolaan keuangan, yang didalamnya dilengkapi integrasi antar aplikasi diantaranya BOS, JKN, dan sebagainya, sehingga memudahkan dalam proses pengolahan keuangan.

Selain itu juga dibahas mengenai berbagai aplikasi yang sering digunakan oleh Pemkab Lingga diantaranya e-Planning, e-Budgeting dan lain-lain sebagainya.

Untuk diketahui bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di IPDN Cilandak pada 23 Juli 2019 lalu.

Diskusi berlangsung santai, sehingga transfer ilmu menjadi lebih mudah diterima oleh seluruh peserta yang hadir.

(RS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *