DPRD Lingga Temui Komisi VI Bahas Perekonomian Lingga

Diposting pada

Foto: DPRD Lingga mengadu ke Dewan Komisi VI DPR RI terkait permasalahan Sembako dan Tambang di Lingga. (Istimewa)

Lingga, MC – Persoalan tambang rakyat dan ketersedian kebutuhan pokok, beras menjadi perhatian DPRD Kabupaten Lingga. Kesempatan bertemu anggota Komisi VI DPR RI di Kota Batam, Selasa (28/4) dimanfaatkan untuk berkeluh kesah dengan kondisi ini. Dalam pertemuan tersebut enam anggota DPR RI berjanji menyampaikan persoalan yang dihadapi kepada Kementrian terkait hingga mendapatkan solusi dari kondisi yang terjadi di Bumi Bunda Tanah Melayu.

“Persoalan timah dan mahalnya beras di Kota Dabo dan Daik, menjadi persoalan yang harus diselesaikan pemerintah. Ironisnya, untuk kebutuhan beras, kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat hingga Pemprov Kepri maupun Pemkab Lingga, tidak dapat memberikan solusi,” kata Nizar, Rabu (29/4).

Dilanjutkan, persoalan lainnya adalah aktivitas tambang timah rakyat yang belakangan jadi sorotan karena ketegasan pihak kepolisian menangkap penampung hasil pertambangan rakyat di Dabo Singkep. Setelah penangkapan tersebut, tidak ada masyarakat berani menampung hasil timah rakyat yang merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Singkep.

“Akibatnya prekonomian masyarakat mati,” kata Nizar.

Politisi Nasdem ini, menuturkan, sulitnya mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, dikhawatirkan akan memicu tindak kriminal di Lingga. Masyarakat akan berbuat apa saja untuk mencari uang buat memenuhi kebutuhan makan keluarga.

“Kami juga minta anggota DPR RI bisa memfasilitasi kami bertemu dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pertambangan,” sebut Nizar.

Dalam pertemuan yang dihadari seluruh ketua komisi DPRD Lingga, juga dihadiri Syamsul Bahrum Asisten II Pempro Kepri. Syamsul Bahrum, mengaku, telah mengkonsep surat permintaan jadwal dengan Menteri Perindustrian untuk bertemu dengan Gubernur Kepri dan bupati/walikota Se Kepri.

“Untuk membicarakan kebijakan impor beras. Tidak hanya Lingga, kabupaten lain di Kepri juga mengalami kesulitan yang sama dengan larangan impor beras,” kata Nizar. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *