Peringati Hari Anti Korupsi, Pemkab dan Kejari Bangun Kerjasama Hukum

Diposting pada

Lingga, MC – Dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi se-Dunia, Pemerintahan Kabupaten Lingga bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) wilayah kerja Daik Lingga, bangun kerjasama dibidang Hukum perdata dan tata usaha Negara. Bupati yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Lingga menandatangani kesepakatan MOU tersebut di aula kantor Bupati Lingga, Rabu (3/12).

Nanang Gunnaryanto SH, Kepala Kejari wilayah Lingga menjelaskan, bentuk kerjasama dibidang Hukum tersebut meliputi batuan Hukum, pemberian jasa hukum, pertimbangan hukum dan sebagainya oleh Kejari kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Lingga.

Selain penandatanganan naskah kesepakatan kerjasama antar kedua belah pihak tersebut, Nanang katakan, acara peringatan hari anti korupsi kali ini juga diisi dengan penyuluhan hukum.

Kepala Kejari Lingga tersebut dalam sambutannya menjelaskan, Peringatan hari anti korupsi tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, untuk moment kali ini dimanfaatkan dengan mensosialisasikan Hukum tentang penegakan Hukum perdata dan tata usaha Negara dalam ruang lingkup pengelolaan anggaran pada program kerja pemerintahan.

Diacara yang sama, Bupati Lingga H Daria, atas nama pemerintah Kabupaten Lingga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kejari atas Kerjasamanya dibidang Hukum tersebut.

Menurutnya, Fungsi Kejari sebagai pemberi jasa hukum, wadah konsultasi serta penasehat dibidang hukum tersebut, sangat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Lingga, khususnya bagi pengelola anggaran ditiap istansi pemerintah Kabupaten Lingga.

Daria mengungkapkan, Masalah hukum sudah menjadi dilema di dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Lingga. Salah satu contohnya, Kesan takut akan tersangkut permasalahan hukum pada pengelolaan anggaran program kerja, membuat pegawai-pegawai cenderung menolak ketika ditunjuk sebagai PPTK. Hal ini karena mereka kurang memahami aturan hukum pengelolaan anggaran tersebut.

Dengan adanya program Kejari tersebut, Bupati berharap, kedepannya dapat menjadi solusi bagai para pegawai yang kurang memahami aturan Hukum, sehingga rasa takut menerima tanggung jawab sebagai pengelola anggaran program kerja dapat diatasi.

Dia juga meminta kepada seluruh staf jajaran pemerintahan yang hadir, untuk menyimak materi yang disampaikan narasumber serta aktif dalam forum tanya-jawab. (MC Kab Lingga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *